permentan tentang penyuluh pertanian. 4. permentan tentang penyuluh pertanian

23. oleh karena itu kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori penyuluhan lengkap menurut pendapat para ahli. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 403); c. 2. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman. ABSTRAK: bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M. 35. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan agar peningkatan. . Materi penyuluhan pertanian - Download as a PDF. bahwa dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku usaha agar mau dan mampu. pertanian. "Masih ada penyuluh yang seorang diri harus meng- cover 3 sampai 5. Kegiatan : Penyuluhan Pengolahan Tanah Lahan Sawah. Permentan No. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya; ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. Mengingat : 1. 43, LN. fLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 93/xprs/si. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat1. PERMENTAN NO 67 TAHUN 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Selasa, 10 Jan 2017. Sebagai Penyuluh Pertanian Identifikasi Potensi wilayah (IPW) adalah langkah pertama yang prelu dilaksanakan sebagai bahan acuan dasar dalam penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Mengingat : 1. Kebijakan Penyuluhan. Pasal 1. Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk: 1. Permentan / OT. : bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 4. INFO TERKINI. dibutuhkan adanya penyuluh pertanian untuk membantu menambah wawasan bagi para petani. Sejak berlakunya Otonomi Daerah, UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal. : Peraturan Perundang-Undangan. 3 8. Tingkat Kecamatan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan. PERMENTAN No 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian dapat di download pada tombol lampiran. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian. 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Adapun tugas Penyuluh dalam penyusunan RDK adalah sebagai berikut : Melakukan pendampingan pada pertemuan pengurus kelompok tani dalam rangka persiapan penyusunan RDK untuk melakukan. Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT. 8. Skor yang diperoleh : 1. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki semangat partisipatif dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut di dalam proses pemberdayaanDengan tersusunya Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan Pertanian di Kec. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. Data Spasial Lahan Petani adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan/atau. 140/10/2011 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh PertanianMEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI. pdf. Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Materi pendampingan RDK yang dilakukan penyuluh meliputi : 1) Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan aspek teknis, ekonomi dan aspek sosial; 2) Sasaran produktivitas yang disusun atas dasar potensi di wilayah Poktan dan produktivitas dari masing-masing komoditas; 3) Teknologi usahatani; 4) Sarana. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa. Menyalurkan pesan/informasi dari sumber/komunikator kepada sasaran yakni petani dan keluarganya sehingga sasaran dapat menerapkan pesan dengan kebutuhannya. Programa penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/ Permentan / OT. sign in. Semoga informasi ini bermanfaat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, SKP pejabat fungsional Penyuluh Pertanian disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Mengingat : 1. INFO TERKINI. Rencana kerja tahunan penyuluh secara definisi berdasarkan Permentan 47 tahun 2016 adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal – hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha. u. 140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan NonAparatur perlu ditinjau kembali; c. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Data Dasar Penyuluh Pertanian dalam Simluh adalah data yang berisi informasi dasar penyuluh pertanian dan di dalamnya disediakan fasilitas untuk mengelola (tambah/ubah/hapus) sesuai dengan perubahan data penyuluh pertanian. Permentan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diterbitkan dengan mempertimbangkan : a. Pasal 31Permen PAN & RB No. Tengoklah Permenpan RB Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, sebelumnya juga sudah ada Permentan Nomor 35 tahun 2009 tentang Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya. details. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT. materi ngobras vol 7. 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Selasa,. materi ngobras vol 7 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Media penyuluhan pertanian dibuat berdasarkan materi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian by muhammad3trio-685008• Kepmentan 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional 2016-2018 Penguatan pada aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum (korporasi petani) • Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Kawasan. Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Dokumen Peraturan : Permentan No. Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada Form 6 dan Form 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; b. Pelajari dengan cermat dan seksama (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa. 1. Indonesia, Kementerian Pertanian. Persyaratan Penyuluh Pertanian Swadaya. 140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. Selasa, 06 Apr 2021. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani; 2. Rata-rata kinerja penyuluh pertanian yang berstatus THL-TBPP di kabupaten Magelang, mempunyai nilai 73 berada dalam interval 61-75 berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan /OT. INFO TERKINI. 8. 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 17. mampu. Bentuk Singkat. materi ngobras vol 7 . 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; •Permentan No. Penyuluh sebagai inisiator, yang senantiasa selalu memberikan gagasan / ide-ide baru. Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan. 28 TAHUN 2023 . Mulyana November 15, 2021. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian. LAMPIRAN . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam. U. Judul. Download peraturan menteri no 03/permentan/sm. 14. Permentan Nomor 02/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG. Upaya penguatan dalam rangka pelaksanaan tugas BPP antara lain: BPP sebagai pusat data dan informasi (SIMLUH, Siluhtan, E-VALUH, dll) : pemenuhan fasilitas brainware, software, dan hardware. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran. Kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian dalam melakukan aktivitas penyuluhan pertanian yaitu: 1) Partisipasi petani, kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian adalah kurangnya partisipasi petani dimana setiapTipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT. BPP merupakan kelembagaan pertanian terdepan di lapangan, di kecamatan, setiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2007 tentang Jabatan Fungsional. 4. Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian. 26/Permentan/OT. Padahal tugas utama mereka adalah mendampingi dan mengedukasi para petani. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 03 tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pertanian republik indonesia, menimbang : a. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Materi MSPP VOL 7 " Konservasi Air Tanah". Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 22 Juli 2022 Tanggal Pengundangan. 2. agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Ditetapkan pada 17 Juli 2023 . Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang Baca Juga : Download PERMENPAN Nomor PER/24/M. Sumber Gambar : Peraturan MENPAN RB no 35 tahun 2020, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dapat di download di lampiran. 6. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI. 35. PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersam a Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. materi ngobras vol 6 . 5. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT. Pasal 3 (1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A. Permentan No. E. Bentuk. Â Penggalian data IPW didapatkan dari data-data primer dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat tani yang ada didesaSumber Gambar : Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. 140/ 10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYULUH PERTANIAN TELADAN. Permentan No. PAN/05/2008: Permentan 55/Permentan/ OT. Sumardiyono (Menusun Materi Penuluhan) 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Identifikasi Potensi wilayah dilaksanakan dengan metoda PRA (Participatory Rural Apraisal), sebagaimana tercantum dalam Permentan. 37 Tahun 2020 tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian ; Permentan No. mampu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan. Skor terendah yang diperoleh : 52 x 10 x 1 = 520. Selain itu penyusunan RKTPP. Judul. diperlukan Peraturan Menteri Pertanian tentang Metode Penyuluhan Pertanian. bahwa untuk menj amin. Tahun. Rabu, 30 Nov 2016. 7. Nomor Pengundangan. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Indonesia, Kementerian Pertanian. (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat. PENDAHULUAN A. 03/PERMENTAN/ OT. juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT. Pendamping Program Pertanian. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian Jum'at, 04 Jul 2014. Jakarta Tanggal Penetapan. Pasal9 Penyusunan programa penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana. Pasal 1 • PP No. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa orang petani atau kelompoktani 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan. Permentan No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. UNSUR-UNSUR PROGRAMA PENYULUHAN Berdasarkan PERMENTAN No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019. Definisi: BN = Berita Negara.